OJK Cabut Izin Usaha

Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) mengambil izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Brata Nusantara. Izin usaha bank ini ditarik sesudah faksi bank tidak menghiraukan peringatan OJK untuk lakukan penyehatan perusahaan.

“Sesuai dengan Ketetapan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-141/D.03/2020 tanggal 30 September 2020 mengambil izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara,” kata Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan, Rabu (30/9/2020).

Triana menerangkan awalnya OJK sudah memberi waktu buat pengurus serta pemegang saham untuk keluar dari posisi BPR Dalam Pemantauan Spesial (BDPK).

Tetapi kenyataannya pengurus serta pemegang saham tidak dapat lakukan usaha penyehatan yang diharap OJK.

BPR Brata Nusantara semenjak 6 Juli 2020 sudah diputuskan dalam BDPK. Faktanya rasio Keharusan Pengadaan Modal Minimal (KPMM) di bawah ketetapan OJK yang berlaku yakni minimal 12 %.

Situasi itu disebabkan kekurangan pengendalian oleh manajemen BPR Brata Nusantara. Mereka tidak memerhatikan konsep kehati-hatian serta pemenuhan azas perbankan yang sehat.

Seterusnya LPS akan jalankan peranan penjaminan serta lakukan proses likuidasi. OJK menyarankan beberapa nasabah BPR Brata Nusantara supaya masih tenang. Karena dana warga di perbankan termasuk juga BPR ditanggung LPS sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) akan sesuaikan peraturan dengan ketentuan Perancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Dengan begitu kita akan sesuaikan dengan RUU PDP itu, serta ini juga telah masuk ke pembaruan POJK yang sedang kami godok. InsyaAllah akan sasaran mengeluarkan di akhir tahun ini atau awal tahun kedepan,” tuturnya.

 

Menurutnya, ini benar-benar sangat erat hubungannya dengan dilaksanakan oleh beberapa pelaksana fintech lending yang berada di Indonesia.

By Yesenia

Leave a Reply

Your email address will not be published.